TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menasihati pemerintah agar tidak menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan permaslahan tanah Papua. Kalaupun terjadi konflik, pemasalahan tersebut terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, tidak boleh melibatkan pihak asing. Penanganannya pun harus hati-hati, sebab jika salah, konflik akan meluas melebihi kasus Aceh.

Kalla pun mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu larut dalam situasi konflik di Papua. Menurutnya, konflik itu bisa saja meluas melebihi konflik sebelumnya, bila tidak ditangani sedini mungkin.

"Pemerintah harus segera turun langsung menyelesaikan masalah konflik tersebut. Pakai komunikasi yang baik dan bersolusi," kata JK usai menghadiri peluncuran buku di Hotel Sahid, di Jakarta, Selasa (8/11).

Ia juga menilai konflik Papua bisa saja meluas melebihi Aceh, bila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah saat ini. "Semua tidak akan meluas, bila pemerintah mau menangani penyelesaiaan konflik tersebut secara cepat," ujarnya.

Kendati demikian, JK menganggap bahwa pemicu konflik itu sebenarnya bukan dilatar belakangi oleh agama, ras atau apapun. Menurutnya, konflik terjadi karean ketidakadilan ekonomi pembangunan oleh pemerintah. Ada ketimpangan ekonomi, mereka bukan mempermasalahkan agama, ras, budaya atau apapun, tetapi ekonomi yang mereka permasalahkan.

"Jangan pakai pihak ketiga, ini urusannya pemerintah dengan masyarakat," ujar JK. JK menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik-konflik di daerah saat masih menjabat wakil presiden.

"Semua itu harus ditangani langsung oleh pemerintah, lihat saya waktu itu atas nama pemerintah, saya turun langsung ke Poso, Maluku, Aceh, tanpa pihak ketiga di luar pemerintah. Strateginya memang harus seperti itu. Kalau pemerintah turun langsung, masyarakat dapat menilai perhatian pemimpin kepada rakyatnya," tutur JK, mantan Ketua Umum Partai Golkar.

Kemarin, kepolisian memperketat pengamanan di lokasi penembakan Briptu Marselinus, Mile 45 akses PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar, mengatakan langkah ini adalah upaya peningkatan kewaspadaan mengingat pelaku penembakan menyerang secara tiba-tiba.

"Upaya-upaya untuk meningkatkan kewaspadaan di Mile 45 terus dilakukan. Karena lokasi ini yang memang secara sporadis datangnya gangguan-gangguan, tembakan-tembakan dari orang tak dikenal atau kelompok sipil bersenjata," ujar Boy.

Senin (7/11) kemarin, mobil patroli PT Freeport yang ditumpangi Briptu Marselinus ditambaki kelompok bersenjata di Mile 45. Akibatnya, Briptu Marselinus tertembak pada bagian pelipis, namun masih bisa selamat.

Menurut Boy, upaya pengejaran terhadap pelaku penembakan Briptu Marselinus juga terus dilakukan, termasuk dilakukan dengan penyisiran.

Menyikapi penembakan dan memanasnya suasana di Papua, Mabes Polri kembali mengirim penyidik Badan Reserse Kriminal Polri. Tim berangkat Senin malam, untuk membantu pelacakan pelaku sejumlah kasus penembakan di areal tambang PT Freeport Indonesia.

"Tadi malam Direktorat I Bareskrim telah mengirimkan satu tim lagi ke Freeport, ada empat orang, untuk membantu pelacakan penembakan di sana," kata Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Saud Usman Nasution.

Dengan penambahan ini, telah ada sekitar 34 petugas dari Mabes Polri yang berada di Papua dalam rangka tugas penyelidikan sejumlah kasus penembakan, termasuk penembakan terhadap pekerja PT Freeport saat unjuk rasa di Terminal Gorong-gorong, 10 Oktober 2011 lalu.

Dengan tugas yang sama, Mabes Polri juga mengirimkan enam petugas Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) ke Papua pada 4 Nopember 2011 lalu.

Ada pun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto bereaksi atas tudingan sejumlah pihak terutama Komnas HAM dan Kontras yang menyebut dugaan terjadi pelanggaran hak azasi manusia di Papua.

"Ada gangguan keamanan tidak di sana. Saya tanya sekarang. Lalu, apa responsnya? Jadi melihat begini aparat kepolisian dan aparat keamanan di sana itu untuk menjaga keamanan jangan melihat dari soal yang lain. Tidak ada gangguan keamanan, tidak ada tembak-menembak, masyarakat ditembak. TNI ditembak, kepolisian ditembak, mana Komnas HAM bicara, Kontras bicara," kata Djoko di Istana Negara Jakarta.

Dia mengatakan semua pihak termasuk Komnas HAM dan Kontras harusnya berimbang dalam melihat soal Papua. "Ada juga aparat dan penduduk ditembakin oleh kelompok-kelompok itu. Kalau tidak ada ancaman seperti itu maka tidak ada polisi mengejar-ngejar. Harus liat konteks itu keberadaan aparat disana itu untuk mencari pelaku yang melakukan aksi kekerasan seperti itu," kata Djoko.

Sementara Polri membantah sengaja tak menangkap kelompok bersenjata yang berulang kali melakukan penyerangan di Papua agar terus mendapat sumbangan jutaan dolar AS dari PT Freeport Indonesia.

Melalui Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, Polri menyatakan belum tertangkapnya pelaku penembakan di Papua, karena pengejaran terkendala medan yang sangat sulit. Lagipula, korban tewas akibat penembakan tersebut juga polisi, sehingga tak sebanding jika harus dibayar dengan materi.

"Saya kira, siapa sih yang ingin mati. Berapa sih (sumbangan Freeport, Red). Anda mau enggak seperti itu? Kan enggak mungkin kan. Enggak ada lah itu. Berapa sih, cuma Rp 40 ribu per hari misalnya. Cukup apa itu dibandingkan dengan nyawa? Saya kira enggak ada seperti itu lah," kata Saud.

Berdasarkan laporan sementara yang diterima Mabes Polri, dana 14 juta dolar AS dari PT Freeport yang dipermasalahkan saat ini, diperuntukkan bagi 365 polisi yang tergabung dalam Satgas pengamanan areal tambang dengan masing-masing menerima uang saku Rp 1,25 juta perbulan hingga dalam bentuk sarana dan prasarana pengamanan. Itu berdasarkan MoU antara PT Freeport dan Polda Papua sejak 2004. Uang saku Rp 1,25 juta diperkirakan Rp 40 ribu perhari untuk setiap polisi.

Polri menganggap wajar pemberian dana tersebut sekaligus terpaksa diterima, karena faktor kebutuhan anggota di medan yang terbilang sulit dan belum adanya anggaran Polri untuk memenuhi kebutuhan tersebut.